Home Direktori Layanan

Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan

 Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Layanan yang diberikan kepada Pemotong Pajak berupa penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan: a. PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26; b. PPh atas bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia; c. PPh atas pembayaran bunga kepada nasabah pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI); d. PPh atas pembayaran atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham
Prosedur Wajib Pajak mengajukan permohonan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Persyaratan dan Dokumen a. Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26: 1) surat permohonan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26; 2) data pendukung, seperti jumlah karyawan/penerima penghasilan lainnya yang akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21/26, specimen stempel tanda tangan dan lain-lain; 3) menerbitkan sekitar 1.000 (seribu) lembar bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26. b.  Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia: 1) surat permohonan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan Pajak Penghasilan bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia; 2) jumlah penerima penghasilan bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia; 3) penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani bukti pemotongan PPh bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia. c.  Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pembayaran Bunga Kepada Nasabah Pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUNORI): 1) surat permohonan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 2) jumlah penerimaan bunga; 3) penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran bunga kepada para nasabah SUN-ORI; 4) menerbitkan bukti pemotongan PPh minimal 6.000 (enam ribu) lembar. d. Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham: 1) surat permohonan penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham; 2) jumlah penerima dividen; 3) penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham; 4) menerbitkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan minimal 6.000 (enam) ribu lembar.
Jangka Waktu Penyelesaian a. Paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pemotong Pajak menyampaikan permohonan penggunaan stempel tanda tangan; b. Paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pemotong Pajak menyampaikan permohonan penggunaan stempel tanda tangan penggunaan stempel tanda tangan pada Bukti Potong Pasal 21 atau Pasal 26 yaitu.
Peraturan Terkait a.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan atas Bunga Obligasi s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012; c.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016; d.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ./2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara; e.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-171/PJ./2006 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Pembayaran Bunga Kepada Nasabah Pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (SUN-ORI); f.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2014 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham g.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi; h.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-286/PJ/2002 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro, Dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.