Home Direktori Layanan

Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)

Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak terkait pelaksanakan prosedur administratif yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B.
Prosedur Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Perpajakan Internasional untuk diadakan persetujuan bersama dengan mitra P3B.
Persyaratan dan Dokumen a. surat permintaan pelaksanaan MAP yang memuat sebagai berikut: 1) nama, NPWP, alamat, dan jenis usaha WP dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan pelaksanaan MAP; 2) nama dan identitas pendukung dari WP dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang terkait transaksi Transfer Pricing, antara lain nomor identitas Wajib Pajak dan surat keterangan domisili; 3) nama dan identitas pendukung dari WP Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia yang mengajukan permintaan MAP, antara lain nomor identitas WP dan surat keterangan domisili; 4) Tahun Pajak dan/atau Masa Pajak sehubungan dengan permintaan pelaksanaan MAP; 5) tindakan yang telah dilakukan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau oleh Wajib Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan P3B; 6) penjelasan mengenai transaksi yang telah dilakukan koreksi oleh Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang meliputi substansi transaksi, nilai koreksi, dan dasar dilakukannya koreksi; 7) pendapat WP dalam negeri Indonesia atas penerapan ketentuan dalam P3B sehubungan dengan tindakan Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. b. pengajuan permintaan pelaksanaan MAP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 2) ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam negeri Indonesia atau wakilnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang; 3) dalam hal ditandatangani oleh kuasa, dilampiri surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
Jangka Waktu Penyelesaian Mulai dari diterimanya permohonan Wajib Pajak sampai dengan dikirimkannya surat pemberitahuan hasil MAP kepada Wajib Pajak.
Peraturan Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure);