Home Direktori Layanan

Endorsement dan Persetujuan Pemasukan atau Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas

 Endorsement dan Persetujuan Pemasukan atau Pengeluaran Barang di Kawasan Bebas Layanan ini diberikan untuk Wajib Pajak yang melakukan pemasukan barang kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke kawasan bebas melalui pelabuhan atau bandar udara  yang ditunjuk.
Prosedur Wajib Pajak/PPJK menyampaikan permohonan ke KPP melalui UPT Kawasan Bebas
Persyaratan dan Dokumen a. pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean, b. fotokopi Faktur Pajak (lembar pembeli) dan menunjukkan aslinya c. fotokopi Bill of Lading, Airway Bill atau Delivery Order dan menunjukkan aslinya d. fotokopi Faktur Penjualan atau Invoice; e. surat kuasa dari pengusaha yang melakukan pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas, dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean dilakukan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). Khusus untuk pemasukan kembali Barang Kena Pajak untuk transaksi tertentu atau pemasukan Barang Kena Pajak untuk transaksi tertentu ke Kawasan Bebas: a. pemberitahuan Pabean (PP FTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean; b. asli lembar ke-3 dan lembar ke-4 Pemberitahuan Pemasukan/ Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) yang telah disetujui oleh Kepala KPP tempat pengusaha di TLDDP terdaftar; c. salinan lembar depan, lembar yang menerangkan tujuan transaksi, dan lembar tanda tangan, atau salinan dokumen lain yang menyatakan bahwa pengeluaran/pemasukan barang tersebut adalah dalam rangka kegiatan produksi atau pengerjaan infrastruktur atau keperluan perbaikan, atau pengujian atau peragaan atau demonstrasi dan menunjukkan aslinya; d. invoice, dalam hal pengeluaran/pemasukan barang tersebut harus diterbitkan invoice dan menunjukkan aslinya; e. Foto terbaru barang tersebut dalam ukuran 4R; f. fotokopi Bill of Lading, Airway Bill atau Delivery Order; g. surat kuasa dari pengusaha yang melakukan pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas, dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean dilakukan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.
Peraturan Terkait a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan  atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.03/2010 tentang Penugasan Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka Pengawasan atas Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.