Home Direktori Layanan

Pengembalian Pendahuluan bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN)

 Pengembalian Pendahuluan bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN) Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN. PKP yang ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah yaitu: a. PKP merupakan Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; b. PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; atau c. produsen selain PKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang memenuhi persyaratan tertentu, yang tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi: a. tepat waktu dalam penyampaian SPT Masa PPN selama 12 (dua belas) bulan terakhir, b. nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri; c. laporan keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian.
Prosedur PKP menyampaikan permohonan kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan.
Persyaratan dan Dokumen a. surat permohonan atau SPT Masa PPN yang dimintakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. b. fotokopi Surat Keputusan Penetapan PKP Berisiko Rendah (bila diperlukan).
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak. Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak melewati jangka waktu, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu berakhir.
Peraturan Terkait a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.