Home Direktori Layanan

Pencabutan Pengukuhan PKP

 Pencabutan Pengukuhan PKP Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP, dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap: a. PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia; b. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain; c. PKP yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/ atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya; d. PKP yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 (satu) tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memilih untuk menjadi PKP; e. PKP selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; atau f. PKP bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. g. hasil sensus pajak nasional; h. hasil konfirmasi lapangan atau pengawasan setelah pengukuhan PKP; atau i. hasil kegiatan lain yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak
Prosedur PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara tertulis dilakukan: a. secara langsung; b. melalui pos; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, disampaikan ke KPP/KP2KP/Layanan di Luar Kantor sesuai wilayah kerja.
Persyaratan dan Dokumen Dokumen yang disyaratkan meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP.
Jangka Waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
Peraturan Terkait a. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018; c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.