Home Direktori Layanan

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pencabutan Sertifikat Elektronik Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagai otentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik.
Prosedur PKP mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik secara tertulis ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan. 
Persyaratan dan Dokumen a. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik; b. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik; c. asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT; d. asli dan menyerahkan salinan surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)/permanent establishment dari perusahaan induk di luar negeri; e. asli dan menyerahkan salinan kartu identitas berupa KTP Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK); f. asli dan menyerahkan salinan paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing (WNA); g. salinan lunak (sotfcopy) pas foto terbaru yang disimpan dalam compact disc (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan Sertifikat Elektronik (file foto diberi nama:  NPWP PKPnama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).
Jangka Waktu Penyelesaian Sertifikat Elektronik dicabut pada hari yang sama setelah berkas permintaan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
Peraturan Terkait a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak s.t.d.t.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.