Home Direktori Layanan

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22

Kewajiban untuk melaporkan pemungutan pajak:
a. sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang kepada bendahara pemerintah;
b. dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain dengan badan-badan tertentu;
c. dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah dengan Wajib Pajak tertentu.

Prosedur
Bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, atau Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22:
a. secara langsung;
b.  melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c.  dengan cara lain melalui:
1)  perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
2)  saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:
a)  laman Direktorat Jenderal Pajak;
b) laman penyalur SPT elektronik;
c)  saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
d)  jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
e)  saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Persyaratan dan Dokumen
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. induk SPT Masa PPh Pasal 22;
c. daftar SSP PPh Pasal 22 tertentu;
d. daftar Bukti pemungutan PPh Pasal 22;
e. bukti pemungutan PPh Pasal 22;
f. daftar rincian penjualan dan retur penjualan;
g. risalah lelang;
h. bukti pembayaran negara/bukti Pbk;
i. surat kuasa khusus.

Batas Waktu Penyampaian
a. Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
b. Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
c. Pemungut Pajak PPh Pasal 22 atas impor wajib melaporkan pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

Peraturan Terkait
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Mewah s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2008 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Penyalur/ Distributor Rokok;
e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya;
f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015;
g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah s.t.d.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2015;
h. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.