Home Direktori Layanan

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Kewajiban untuk melaporkan pajak yang dilakukan pemotongan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Prosedur
Wajib Pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26:
a. secara langsung;
b.  melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c.  dengan cara lain melalui:
1)  perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
2)  saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:
a)  laman Direktorat Jenderal Pajak;
b) laman penyalur SPT elektronik;
c)  saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
d)  jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
e)  saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Persyaratan dan Dokumen
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
c. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
d. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
e. dalam hal SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy), harus dilampiri dengan dokumen dan/ atau keterangan sebagai berikut:
1) Bukti Pemotongan;
2) SSP atau BPN, dalam hal PPh yang seharusnya dibayar dilunasi dengan seotran ke Kas Negara;
3) Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi melalui pemindahbukuan;
4) Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Pemotong Pajak;
5) fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi, dalam hal PPh Pasal 23 dibebaskan pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas;
6) fotokopi Surat Keterangan Domisili, dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
f. dalam hal SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik, harus dilampiri dengan hasil pemindaian (scan) Surat Keterangan Domisili dalam bentuk Portable Documen Format (PDF), dalam hal PPh Pasal 26 menggunakan tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang diunggah (upload) dalam Aplikasi e-Bupot 23/26.

Batas Waktu Penyampaian
Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Peraturan Terkait
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan Atas Jasa Keuangan yang Dilakukan Oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya;
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26.