Home Direktori Layanan

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban untuk melaporkan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Prosedur
Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

Persyaratan dan Dokumen
Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran.

Batas Waktu Penyampaian
a. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
b. Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.

Peraturan Terkait
a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ./2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25;
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.