Home Direktori Layanan

Pelaporan SPT Masa PPN 1111

Kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPN dan/atau PPnBM, objek dan/atau bukan objek PPN dan/atau PPnBM untuk suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

Prosedur
Pengusaha Kena Pajak yang yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:
a.  laman Direktorat Jenderal Pajak;
b. laman penyalur SPT elektronik;
c.  saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
d.  jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
e.  saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Persyaratan dan Dokumen
a. Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111 (F.1.2.32.04);
b. Lampiran SPT Masa PPN 1111; 1) Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07); 2) Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08); 3) Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09); 4) Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10); 5) Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); 6) Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12)

Batas Waktu Penyampaian
Pelaporan SPT Masa PPN 1111 yang digunakan untuk melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Peraturan Terkait
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) s.t.d.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2013;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang  Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.