Home Direktori Layanan

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 1771

Kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan.

Prosedur
Wajib Pajak badan menyampaikan SPT Tahunan:
a. secara langsung;
b.  melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c.  dengan cara lain melalui:
1)  perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
2)  saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:
a)  laman Direktorat Jenderal Pajak;
b) laman penyalur SPT elektronik;
c)  saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
d)  jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
e)  saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Persyaratan dan Dokumen
a. induk SPT Tahunan PPh Badan 1771;
b. lampiran 1771-I s.d. 1771-VI;
c. lampiran khusus 1A-8A;
d. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
e. laporan keuangan yang telah atau tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
f. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
g. surat kuasa khusus;
h. perhitungan peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Batas Waktu Penyampaian
Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 11771 paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.

Peraturan Terkait
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomo PER-30/PJ/2017;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan;
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Surat Pemberitahuan Elektronik.