Home Direktori Layanan

Pelaporan SPT Pembetulan

Hak Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan.
a. dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
b. dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Prosedur
Wajib Pajak orang pribadi atau badan menyampaikan SPT Pembetulan:
a. secara langsung;
b.  dengan bukti pengiriman surat; atau
c.  dengan cara lain melalui:
1)  perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
2)  saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:
a)  laman Direktorat Jenderal Pajak;
b) laman penyalur SPT elektronik;
c)  saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
d)  jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
e)  saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Persyaratan dan Dokumen
a. Sama dengan persyaratan untuk SPT 1770 SS, 1770 S, 1770, dan 1771;
b. SPT Masa Normal dan/atau SPT Masa sebelumnya sesuai jenis SPT Masa yang dibetulkan;
c. SPT Masa Pembetulan sesuai jenis SPT Masa yang dibetulkan;
d. dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Masa untuk Masa Pajak Januari 2011 dan/atau Masa Pajak setelah Januari 2011, untuk: SPT Masa yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, SPT Masa Pembetulan dilampiri dengan seluruh Lampiran SPT dalam bentuk dokumen elektronik;
e. dalam hal SPT Masa yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), SPT Masa PPN Pembetulan cukup dilampiri dengan Lampiran SPT yang dibetulkan;f. dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Masa untuk Masa Pajak, pembetulan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa yang sama dengan formulir SPT Masa yang dibetulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Batas Waktu Penyampaian
a. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:
1) surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
2)  surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. b. dalam hal pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
c. dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Peraturan Terkait
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan;
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Surat Pemberitahuan Elektronik.