Home Direktori Layanan

Pendaftaran NPWP

Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif atau berdasarkan kehendak Wajib
Pajak sendiri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
sebagai sarana dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

 Prosedur
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara:
1) elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak (https://ereg.pajak.go.id).
2) tertulis disampaikan:
a) secara langsung;
b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat
dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib
Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan
ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran
Wajib Pajak.
b. Wajib Pajak badan dapat melakukan pendaftaran secara elektronik
untuk mendapatkan NPWP melalui Notaris yang ditunjuk dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

 Persyaratan dan Dokumen
a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas, yaitu:
1) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP); atau
2) bagi Warga Negara Asing (WNA):
a) fotokopi paspor;
b) fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu
Izin Tinggal Tetap (KITAP).
b. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas, yaitu:
1) bagi WNI:
a) fotokopi KTP;
b) dokumen berupa:
i) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang
menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
ii) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa
aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online;
atau
2) bagi WNA:
a) fotokopi paspor;
b) fotokopi KITAS atau KITAP;
c) dokumen berupa:
i) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang
menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
ii) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa
aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.
c. Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara
terpisah berdasarkan keputusan hakim, yaitu:
1) fotokopi KTP;
2) dokumen berupa:
a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang
menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa
aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online,
dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.
d. Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara
terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian
pemisahan penghasilan dan harta, atau memilih melaksanakan hak
dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya,
yaitu:
1) fotokopi KTP;
2) fotokopi kartu NPWP suami dalam hal suami merupakan WNI,
atau fotokopi dokumen identitas perpajakan di luar negeri
dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri;
3) fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen
sejenisnya;
4) fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,
atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak
dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan
kewajiban perpajakan suami;
5) dokumen berupa:
a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang
menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa
aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online,
dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.
e. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yaitu:
1) fotokopi Kartu Pokok Wajib Pajak orang pribadi;
2) dokumen berupa:
a) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang
menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat
atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan; atau
b) keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa
aplikasi online menyatakan bahwa Wajib Pajak yang
merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.
f. Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada profit (profit oriented),
yaitu:
1) fotokopi:
a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya,
bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk
usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
2) dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus
Badan:
a) bagi WNI, yaitu:
i) fotokopi KTP;
ii) fotokopi Kartu NPWP;
atau
b) bagi WNA, yaitu:
i) fotokopi paspor;
ii) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar
sebagai Wajib Pajak;
dan
3) surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib
Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan
dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
g. Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit
oriented), yaitu:
1) dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus
Badan:
a) fotokopi KTP, dalam hal pengurus adalah WNI; atau
b) fotokopi paspor pengurus, dalam hal pengurus adalah
WNA;
dan
2) surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib
Pajak Badan yang menyatakan kegiatan yang dilakukan dan
tempat atau lokasi kegiatan tersebut dilakukan.
h. Wajib Pajak Badan berbentuk kerja sama operasi (joint operation),
yaitu:
1) fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai
bentuk kerja sama operasi;
2) fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja
sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
3) dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus
perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint
operation):
a) bagi WNI, yaitu fotokopi KTP dan Kartu NPWP; atau
b) bagi WNA, yaitu:
i) fotokopi paspor;
ii) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar
sebagai Wajib Pajak;
dan
4) surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib
Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan
dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
i. Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan, yaitu:
1) fotokopi Kartu NPWP pusat atau induk;
2) surat pernyataan bermeterai dari pimpinan cabang yang
menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau
lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
j. Wajib Pajak Bendahara, yaitu:
1) fotokopi dokumen penunjukan sebagai Bendahara;
2) fotokopi KTP orang pribadi yang ditunjuk se bagai bendahara.

 Jangka Waktu Penyelesaian
Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan
pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS).

 Peraturan Terkait
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan
Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-02/PJ/2018;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang
Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak;
d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2017 tentang
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui
Notaris;
e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2017 tentang
Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
dalam Rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu.