Home Direktori Layanan

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

 Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Hak Wajib Pajak dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP. Hak ini dapat dilakukan sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak.

Prosedur
Wajib Pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Persyaratan dan Dokumen
a. laporan tersendiri secara tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak;
b. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT;
c. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar;
d. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen). Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.

Batas Waktu Penyampaian
Sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP.
Peraturan Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nornor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/2015.