Home Direktori Layanan

Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan dan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di dalam Wilayah NKRI

Kewajiban penyampaian laporan bagi seluruh Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Kewajiban penyampaian laporan tidak berlaku bagi: a. Wajib Pajak yang dalam Surat Keterangan semata-mata mendeklarasikan Harta tambahan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b. Wajib Pajak yang dalam Surat Keterangan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Prosedur
a. Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk menyampaikan laporan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) dan salinan digital (softcopy) disampaikan:
1) secara langsung ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang ditunjuk;
2) melalui pos dengan amplop tertutup dengan bukti pengiriman surat, yang ditujukan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar;
3) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan amplop tertutup dengan bukti pengiriman surat, yang ditujukan ke KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar; atau b.  Penyampaian laporan dalam bentuk dokumen elektronik disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Persyaratan dan Dokumen

a. Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan
b. Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. ditandatangani oleh:
1) Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;
2) pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan;
3) penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi berhalangan; d.  mencantumkan informasi Harta tambahan;

Batas Waktu Penyampaian
a. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017, untuk penyampaian laporan tahun pertama;
b. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan seterusnya, untuk penyampaian laporan tahun kedua dan seterusnya.

Peraturan Terkait
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.03/ 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/ PMK.03/2017;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak s.t.d.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2018.