Home Direktori Layanan

Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

Hak Wajib Pajak dalam hal sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atas tindak pidana:
a. tidak menyampaikan SPT, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
b. menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Prosedur
Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Objek Pajak diadministrasikan dan tembusannya kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Persyaratan dan Dokumen
a. surat pernyataan tertulis yang menyatakan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya dan ditandatangani;
b. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format SPT;
c. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak;
d. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan sanksi administrasi berupa denda.

Jangka Waktu
Penyampaian Orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dapat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas tindak pidana sepanjang surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Terkait
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.