Home Direktori Layanan

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Hak Wajib Pajak dalam hal sedang dilakukan penyidikan, untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan penerimaan Negara sebagaimana diatur Pasal 44B Undang-Undang KUP.

Prosedur
Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Direktur Jenderal Pajak.

Persyaratan dan Dokumen
a. surat permohonan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dari Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan pengakuan bersalah dan pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi;
b. ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dikuasakan;
c. surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Jangka Waktu Penyelesaian
Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan penghentian Penyidikan dari Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan Penyidikan.
Peraturan Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.