Home Direktori Layanan

Penetapan/Perpanjangan Penetapan sebagai Daerah Tertentu

Penetapan/Perpanjangan Penetapan sebagai Daerah Tertentu Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan/perpanjangan daerah tertentu terkait dengan fasilitas atas penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang diberikan berkenaan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.
Prosedur a. Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; b. Permohonan Perpanjangan harus diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan persetujuan penetapan daerah tertentu berakhir.
Persyaratan dan Dokumen a. surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan daerah tertentu; b. fotokopi surat persetujuan penanaman modal berserta rinciannya yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk wajib Pajak penanaman modal, atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya; c. fotokopi peta lokasi; d. fotokopi laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum tahun permohonan; e. pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum; f. fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan daerah tertentu dalam hal perpanjangan penetapan ditambah. 
Jangka Waktu Penyelesaian a. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. b. Paling lama 6 (enam) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi oleh Kepala Kantor Wilayah lainnya.
Peraturan Terkait a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja; b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/ atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi.