Home Direktori Layanan

Pemusatan Tempat PPN Terutang

 Pemusatan Tempat PPN Terutang Layanan ini diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang untuk dapat memilih 1(satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang.
Prosedur PKP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan tembusan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan.
Persyaratan dan Dokumen a. pemberitahuan pemusatan tempat PPN terutang yang memuat: 1) nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang; 2) nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan b. surat pernyataan bahwa administrasi penjualan  diselenggarakan secara terpusat pada tempat PPN terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PPN Terutang. 
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
Peraturan Terkait a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang; b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya s.t.d.t.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2016; c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2013 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Sebagai Pengusaha yang Dikenai Pajak Berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya yang Melakukan Usaha di Bidang Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan.