Home Direktori Layanan

Fasilitas Pengurangan PPh Badan Untuk Industri Pionir

 Fasilitas Pengurangan PPh Badan Untuk Industri Pionir Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan Industri Pionir untuk memperoleh pengurangan PPh badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan. Untuk dapat memperoleh pengurangan PPh badan, Wajib Pajak badan harus memenuhi kriteria: a.  merupakan Industri Pionir; b. merupakan penanaman modal baru; c. mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); d.  memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; e. belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakanpengurangan PPh badan oleh Menteri Keuangan; f.  berstatus sebagai badan hukum Indonesia.
Prosedur Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan PPh badan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial atas penanaman modal baru: a. bersamaan dengan permohonan pendaftaran penanaman modal; atau b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan pendaftaran penanaman modal.
Persyaratan dan Dokumen a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak; b. Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau Izin Prinsip serta perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; c. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri; d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan; e. kajian pemenuhan kriteria industri pionir; f. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia; g. surat keterangan fiskal dalam hal Wajib Pajak dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap;h. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; i. penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan; j. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak. Tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan: 1) dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 2) kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberian pengurangan PPh badan secara lengkap dan benar.
Peraturan Terkait a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan; b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.t.d.d Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 19 Tahun 2015; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.