Home Direktori Layanan

Fasilitas untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

 Fasilitas untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh kepada pengusaha yang berdomisili di dalam wilayah KAPET.
Prosedur Pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat pengusaha terdaftar.
Persyaratan dan Dokumen a. fasilitas pengurangan penghasilan neto: 1) permohonan tertulis; 2) surat penunjukan pelaksana proyek dari Badan Pengelola KAPET; 3) surat keterangan penanaman modal dari instansi yang berwenang; 4) jumlah dan tahun realisasi penanaman modal yang dilakukan; 5) laporan keuangan untuk tahun mulai berproduksi komersial. b. fasilitas Kompensasi kerugian fiskal 1) permohonan tertulis; 2) surat penunjukan pelaksana proyek dari Badan Pengelola KAPET. c. fasilitas PPh sebagaimana PPh Pasal 26 atas Dividen sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku: 1) surat permohonan; 2) surat penunjukan pelaksana proyek dari Badan Pengelola KAPET; 3) daftar nama, alamat, jumlah dividen yang dibagikan, jumlah PPh Pasal 26 yang terutang; 4) penjelasan bahwa dividen yang dibayarkan berasal dari sisa laba tahun pajak yang bersangkutan. d. fasilitas PPh tambahan dan fasilitas PPN untuk Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) dan atau Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB), Pengusaha harus mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Kawasan Berikat.
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
Peraturan Terkait a. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000; b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 200/KMK.04/2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu s.t.d.d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 11/KMK.04/2001; c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ./2001 Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.