Home Direktori Layanan

Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Layanan ini diberikan kepada Pengusaha yang melakukan penyerahan
yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN yang
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak.

Prosedur
Pengusaha menyampaikan permohonan:
a. secara elektronik dan disampaikan melalui saluran tertentu yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
b. tertulis disampaikan:
1) secara langsung;
2) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat,
dan disampaikan ke KPP/KP2KP/Layanan Pajak di Luar Kantor
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan, dan atau tempat kegiatan Pengusaha.

Persyaratan dan Dokumen
a. Wajib Pajak orang pribadi:
1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
2) fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara
Asing;
3) surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan
tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
tersebut dilakukan.
b. Wajib Pajak Badan:
1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan
bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan
penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
2) fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi
paspor dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara
Asing dan tidak memiliki NPWP;
3) surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib
Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan
dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
c. Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan:
1) fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan
bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan
penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
2) fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus cabang, atau
fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab cabang adalah
Warga Negara Asing dan tidak memiliki NPWP;
3) surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang
yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat
atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.
d. Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (joint operation):
1) fotokopi perjanjian kerja sama/akta pendirian sebagai bentuk
kerja sama operasi (joint operation);
2) fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja
sama operasi (joint operation) yang diwajibkan untuk memiliki
NPWP;
3) fotokopi Kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus
perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (joint
operation), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab
adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki NPWP;
4) surat pemyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib
Pajak kerja sama operasi (joint operation) yang menyatakan
kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan
usaha tersebut dilakukan.

Jangka Waktu Penyelesaian
Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima
lengkap.

Peraturan Terkait
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan
Pemindahan Wajib Pajak s.t.d.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-02/PJ/2018;
c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang
Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak.