Home Direktori Layanan

Surat Dispensasi kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya

 Surat Dispensasi kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya Layanan ini diberikan kepada Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional penerima pemindahtanganan BKP atau penerima pengalihmanfaatan JKP yang mengajukan permohonan agar PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali.
Prosedur Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional penerima pemindahtanganan BKP atau penerima pengalihmanfaatan JKP mengajukan permohonan surat dispensasi kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara sebelum perolehan BKP dan/atau JKP.
Persyaratan dan Dokumen a. permohonan surat dispensasi; b. surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau Pejabat yang ditunjuk; c. Surat Keterangan Bebas PPN atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Barang Kena Pajak yang dipindahtangankan atau Jasa Kena Pajak yang dialihmanfaatkan; d. invoice pada saat perolehan atau dokumen yang dapat dipersamakan; e. bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara.
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional penerima pemindahtanganan BKP atau penerima pengalihmanfaatan JKP diterima secara lengkap.
Peraturan Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/ PMK.010/2015.