Home Direktori Layanan

Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum

 Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum Layanan ini diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum.
Prosedur Orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan.
Persyaratan dan Dokumen a. permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM; b. fotokopi kartu NPWP; c. surat kuasa khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM; d. surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan pengunaan kendaraan dimaksud; e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi dengan ketentuan yang berlaku; f. perjanjian jual-beli kendaraan bermotor yang memuat keteranganketerangan antara lain: 1) nama penjual; 2) nama pembeli; 3) jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli; g. izin usaha dan izin trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau persetujuan (izin) prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi); h. khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa: 1) invoice; 2) Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); 3) dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; 4) dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.
Peraturan Terkait a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017; b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tata cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor.