Home Direktori Layanan

Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/Polri

 Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/Polri Layanan ini diberikan kepada Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendaharawan Sekretariat Negara yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan Protokoler Kenegaraan, kendaraan dinas atau kendaraan Patroli TNI/ Polri.
Prosedur Bendaharawan TNI/POLRI atau Bendaharawan Sekretariat Negara mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM ke KPP tempat terdaftar.
Persyaratan dan Dokumen a. permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM; b. fotokopi kartu NPWP; c. surat kuasa khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPn BM; d. surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud;e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPn BM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud; g. khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa: 1) Invoice; 2) Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); 3) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; 4) Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.
Peraturan Terkait a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2017; b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-229/PJ/2003 tentang Tata cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor.