Home Direktori Layanan

Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan Perubahan

 Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan Perubahan Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan RKIP perubahan.
Prosedur Wajib Pajak, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengajukan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak, bendahara pada Kementerian Pertahanan, bendahara pada Tentara Nasional Indonesia, atau bendahara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar.Persyaratan dan Dokumen a. surat permohonan RKIP Perubahan yang berisi alasan mengajukan RKIP Perubahan; b. formulir RKIP Perubahan; c. surat pernyataan bermeterai bahwa alat angkutan tertentu dan/ atau Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan perubahaan belum dilakukan impor dan/atau penyerahan.
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan diterima lengkap.
Peraturan Terkait a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu.