Home Direktori Layanan

Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri

Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh dan digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh manfaat P3B antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 
Prosedur Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Domisili ke KPP domisili.
Persyaratan dan Dokumen a. permohonan SKD SPDN harus memenuhi ketentuan: 1) diajukan untuk: a) satu Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; b) satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 2) diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia; 3) paling sedikit berisi informasi berupa: a) nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik (email) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN; b) nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik (email) wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN, dalam hal diwakilkan atau dikuasakan; c) nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tempat penghasilan bersumber; d) Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN; e) nama dan taxpayer identification number lawan transaksi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; f) penjelasan mengenai penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dalam bentuk salinan digital (softcopy) 4) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak; b. surat pernyataan penghasilan bermeterai atau surat pernyataan kedudukan bermeterai; dan/atau c. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak; d. dalam hal Wajib Pajak meminta pengesahan Formulir Khusus, Wajib Pajak harus: 1) mengajukan permohonan SKD SPDN; 2) melampirkan Formulir Khusus yang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) menggunakan bahasa Inggris;b) mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, dan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan SKD SPDN; c) menerangkan status subjek pajak dalam negeri Wajib Pajak; d) terdapat kolom atau ruang pengesahan untuk Kepala KPP Domisili. e. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak saat permohonan SKD SPDN diajukan, Wajib Pajak harus telah menyampaikan SPT Masa: 1) PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo penyampaiannya pada saat pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan, bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25; atau 2) PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo penyampaiannya pada saat pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan, bagi Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 3)  dalam hal Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu pada Masa Pajak terakhir, Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan surat pernyataan penghasilan. f.  dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan SKD SPDN diajukan Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan: 1) telah menyampaikan SPT Masa, dalam hal pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan sebelum batas penyampaian SPT Tahunan; 2) telah memberitahukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dan jangka waktu  dimaksud belum terlampaui; atau 3) telah menyampaikan SPT Tahunan, untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan dalam permohonan SKD SPDN.
Jangka Waktu Penyelesaian Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Wajib Pajak lengkap.
Peraturan Terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.